PEMERINTAH KOTA MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado 95124 Website : email : [email protected]
TELAAHAN STAF Kepada Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal I.
: : : : : :
Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota Manado Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Maret 2012 800/BKD/LT.08/ /2012 Penataan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado
Dasar Pemikiran Upaya mensukseskan Reformasi Birokrasi dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi Pegawai yang tepat sesuai kebutuhan tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
II. Pra Anggapan Tertatanya PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado dari aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi meningkatkan pelayanan publik sehingga mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Reformasi Birokrasi serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Manado. III. Fakta dan data yang mempengaruhi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003. 2. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 4. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional. 5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 6
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah. 10. Peraturan ……. 10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah. 12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil 13. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. 14. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. 15. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS 16. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS. 17. Distribusi PNS saat ini belum mengacu pada kebutuhan sebernanya SKPD, sehingga terjadi penumpukan Pegawai pada SKPD tertentu dan kekurangan pada SKPD Tertentu. 18. Adanya ketidaksesuaian antara kompetensi Pegawai dengan jabatan yang didudukinya. IV. Analisis 1. Diktum kedelapan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa Bupati/Walikota melaksanakan program program yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014 di wilayahnya masing-masing. 2. Reformasi Birokrasi merupakan prioritas pertama dari 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan Nasional. (Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014)
3. Salah satu program Reformasi Birokrasi untuk tingkat Pemda yaitu Penataan Sistim Manajemen SDM Aparatur. (Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025)
4. Penataan Sistim Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. (PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014)
5. Penataan PNS yang merupakan bagian dari Penataan Sistim Manajemen SDM Aparatur adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. 6. Dalam rangka penataan PNS telah ditetapkan moratorium penerimaan CPNS yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2012. (Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).
7. Dalam masa Mortorium ini Pemerintah Daerah diharuskan melaksanakan Penataan PNS dan melaporkan hasilnya paling lambat 30 Juni 2012. (Pasal 6 Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).
8. Langkah-langkah pelaksanaan penataan PNS yaitu : (Perka BKN No. 37 Thn 2011 tentang Pedoman Penataan PNS )
a. Melakukan …….. a. Melakukan Analisa Beban Kerja: 1) Menetapkan Jabatan Fungsional Umum (Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah)
2)  
Melakukan Analisa Beban Kerja setiap Jabatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Negara PAN Nomor: KEP75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
b. Menghitung Kebutuhan Ideal PNS berdasarkan beban kerja 
 
Keputusan Menpan Nomor: KEP75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah Peraturan Kepala BKN No.19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
c. Melakukan Analisis Jabatan yang menghasilkan: 3) Uraian Jabatan 4) 5)   
Syarat / Kompetensi Jabatan Peta Jabatan
Permenpan-RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Perka BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
d. Melakukan Evaluasi Jabatan
(Permenpan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
e. Analisis Kesenjangan Jabatan f. Melakukan redistribusi pegawai (tindak lanjut dari hasil perhitungan kebutuhan ideal pegawai dengan keadaan sekarang dan dari hasil Analisis Kesenjangan Jabatan). g. Membuat proyeksi kebutuhan PNS dalam masa 5 (lima) tahun kedepan (2013-2017).
9. Penataan PNS dimaksud di atas juga termasuk Penataan dan Pemerataan Guru PNS. (Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru PNS).
10. Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan Penataan PNS dan melaporkannya sebelum tanggal 30 Juni 2012, tidak akan diberikan alokasi tambahan formasi PNS oleh KemenPAN-RB. (Pasal 6 Peraturan Bersama 3 Menteri tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).
11. Selain sanksi tersebut di atas, jika tidak melakukan Penataan dan Pemerataan Guru PNS maka : -
Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
-
Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi Menteri Pendidikan Nasional dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -
-
Menteri …….
Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi Menteri Pendidikan Nasional memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 9 Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS)
12. Pergerakkan mutasi PNS baik antar SKPD maupun mutasi masuk dari daerah lain dan mutasi keluar daerah sangat berpengaruh terhadap formasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang akan memperlambat proses penataan PNS. 13. Kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian. IV. Kesimpulan 1. Penataan PNS merupakan salah satu faktor penentu terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Manado. 2. Penataan PNS undangan.
mutlak
harus
dilakukan
sebagai
amanat
perundang-
3. Untuk pelaksanaan penataan PNS yang terpadu, terstruktur dan terkoordinasi sehingga mencapai hasil yang maksimal dan tepat waktu, perlu ditangani oleh suatu Tim Penataan PNS Pemerintah Kota Manado yang terdiri dari unsur BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi & Kepegawaian Setda dengan melibatkan seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada setiap Unit Kerja.
4. Pelaksanaan Penataan PNS berdasarkan uraian di atas akan memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. V. Saran tindak 1. Mengingat sempitnya waktu pelaksanaan dan sanksi yang akan diterima, jika Babak berkenan, kiranya Bapak Kepala Badan dapat memberikan saran dan usul kepada pimpinan (Bapak Walikota) utuk dapat mengambil langkahlangkah awal pelaksanaan Penataan PNS yaitu membentuk Tim dan membuat perencanaan kegiatan. 2. Melihat bahwa kegiatan Penataan PNS tidak tertata dalam APBD Pemerintah Kota Manado Tahun 2012, jika Babak berkenan, kiranya Bapak Kepala Badan dapat memberikan saran dan usul kepada pimpinan (Bapak Walikota) untuk mengalokasikan biaya Penataan PNS dalam APBD Perubahan Tahun 2012. Demikian Telaahan Staf ini dibuat, dan sambil menunggu petunjuk selanjutnya, kami ucapkan terima kasih.
DISPOSISI PIMPINAN,
KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN
ADELEIDE S. A. SONDAKH, S.Sos PENATA TINGKAT I NIP. 19660914 199803 2 003 Tembusan Yth.: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado